![]() |
| Foto: Abdon Longginus Nggedhi |
Sulsel, Makassar, Lidinews.com - Kamis,
9 April 2020. Guru merupakan salah satu provesi yang mampuh menunjang akan
tercapainya misi bangsa ini yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
Disamping
itu, pemenuhan akan kebutuhan pokok juga merupakan Sesuatu yang harus
terpenuhi. Persoalan ini tentu membuat dilema yang sangat besar dalam memilih
untuk melaksanakan secara profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Menjadi Guru
yang profesional merupakan keinginan yang terdorong dari dalam agar mampuh
berdampingam bersama negara dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Berdasarkan
peraturan pemerintah Repoblik indonesia Nomor 74 Tahun 2008. Dalam ketentuan
umum pasal 1 poin Yakni: Guru adalah
pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan
anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah.
Dari
pembahasan poin tersebut menggambarkan bagaimana seorang Guru yang dituntut
profesionalismenya dalam menjalankan tugas utamanya.
Perluh kita
garis bawahi bahwa tugas seorang Guru merupakan kewajiban utama baik disisi
profesi maupun sebagai warga negara. Namun kita juga perluh melihat dari sisi
yang lain yakni ketentuan akan upah dan gaji bagi provesi yang mulia ini.
Pada bagian
ketiga peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008. Menjelaskan
tentang anggaran peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi
Guru dalam jabatan.
Bahwa bagi
Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota yang diangkat
Pada satuan pendidikan memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan
fungsional.
Dan masih
banyak lagi tunjangan-tunjangan yang dijabarkan oleh pemerintah dalam
ketentuanya pada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2008.
Sementara
ketentuan tentang tunjangan upah dan gaji
honorer yang belum di angkat pada satuan pendidik tidak dapat dijabarkan
dengan baik, sehingga hal ini merupakan kebijakan yang diambil oleh satuan
pendidik sesuai dengan tunjangan pemerintah terhadap sekolah yakni Bantuan
Operasional Sekolah (BOS).
Tentu tunjangan
ini sangat jauh dalam pemenuhan kebutuhan dari seorang Guru.
Kualitas
manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa depan adalah mampu
menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas
manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang
bermutu oleh pendidik profesional.
Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa
pendidik merupakan tenaga profesional.
Oleh karena
itu, Guru sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan
yang sangat strategis. Guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi
terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip
profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam
memperoleh pendidikan yang bermutu.
Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa Guru wajib memiliki
kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan
rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan
tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional.
Untuk
mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan tersebut, Guru perlu memiliki
kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik yang sesuai dengan
standar pendidik.
Guru yang
profesional akan menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang bermutu dalam
rangka mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, yaitu manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis
dan bertanggung jawab.
Dalam
melaksanakan tugas keprofesionalan, Guru harus memperoleh penghasilan di atas
kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan
kemampuan profesionalnya.
Selain itu,
perlu dilakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan fungsi dan peran strategis
yang meliputi penegakan hak dan kewajiban Guru, pembinaan dan pengembangan
karir Guru, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan
dan kesehatan kerja, dan ini bukan hanya untuk Guru yang diangkat oleh satuan
pendidik baik melalui pemerintah daerah maupun provinsi.
Namun, Guru
honorer juga harus diperhatikan dari aspek-aspek yang seperti saya gambarkan
diatas.
Pengaruh
gaji dan upah sangat tinggi akan kinerja dan kreativias seseorang apalagi
sektor yang dibicarakan adalah guru. Karena upah dan gaji yang tidak sebanding
akan kebutuhan pokok akan memaksa individu untuk menemukan jalan yang lain
dalam upaya pemenuhan kebutuhan.
Alhasilnya,
profesi Guru adalah pekerjaan sampingan semntara yang utamanya adalah usaha
yang mampuh memenuhi kebutuhan pokok.
Dan imbasnya
adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai misi bangsa ini dalam mencerdaskan
kehidupan bangsa hanya berhasil dalam bentuk laporan semata, apabila pemerintah
tidak betul-betul memperhatikan kesejateraan Guru dari segala sisi, baik Guru
yang diangkat melalui satuan pendidik maupun Guru honorer.
Penulis: Abdon Longginus Nggedhi
(Kader KMK STIE,STKIP-YPUP Makassar)
Laporan: Bung Gie


This post have 0 komentar
EmoticonEmoticon