Mengenang Peristiwa Malari 1974
Oleh Hen Ajo Leda
 |
| Keterangan Gambar : Liga Forum Studi Yogyakarta |
Salah satu ujuk rasa terbesar yang terjadi pada tahun ke tujuh pemerintahan Soeharto adalah peristiwa malari atau malapetaka lima belas Januari yang pecah saat berlangsung unjuk rasa menolak modal asing pada tanggal 15 januari 1974. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu agenda Soeharto semenjak menggulingkan Soekarno pada tahun 1965 adalah membuat kebijakan bagi masuknya modal asing ke Indonesia.
Legitimasi hukum atas masuknya modal asing ini dilakukan dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Semenjak itulah, Indonesia mulai dibanjiri investor-investor asing seperti Jepang, Belanda, Inggris, Amerika Serikat, dan lainnya. Intinya, Indonesia menjadi lahan basah atau arena perebutan “rezeki” bagi negeri-negeri kapitalis.
Peristiwa Malari sebenarnya bukanlah aksi protes pertama terhadap pemerintah orde baru. Beberapa tahun sebelum pecahnya peristiwa Malari, suara-suara kritis dan aksi-aksi unjuk rasa memprotes kebijakan atau gaya pemerintahan Soeharto sudah bermunculan, misalnya gerakan “Mahasiswa Menggugat” pada tahun 1970 yang memprotes kenaikan harga bensin yang mengakibatkan kenaikan harga-harga, meningkatnya inflasi dan bertambahnya kesulitan hidup sehari-hari. Ditambah lagi dengan merajalelanya korupsi di tahun 1970 yang mengiringi pertumbuhan ekonomi di samping munculnya tanda-tanda pertama dari boom minyak. Selain itu, unjuk rasa memprotes pembangunan Taman Mini Indonesia Indah yang digagas ibu Tien Soeharto pada tahun 1973. Model kebijakan pembangunan gaya pemerintahan rezim orde baru yang ternyata hanya menguntungkan sebagian kecil kelompok masyarakat dan lebih banyak menyengsarakan rakyat.
Isu modal asing yang dimunculkan dalam aksi protes dan unjuk rasa mahasiswa memuncak ketika kedatangan ketua Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), Jan P. Pronk di Jakarta pada tanggal 11 November 1973. Kedatangan ketua IGGI ini dijadikan para mahasiswa sebagai momentum untuk menyeruakan protes untuk menolak modal asing. Kelompok mahasiswa menyambut kedatangan keuta IGGI dengan demonstrasi di Bandara Kemayoran Jakarta. Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), adalah lembaga pemodal asing yang dipelopori oleh Amerika Serikat, dengan keanggotaan meliputi Bank Pembangunan Asia, Dana Moneter Internasional/IMF, UNDP, Bank Dunia, Australia, Belanda, Belgia, Inggris, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss, Amerika Serikat dan lain-lain. Selain melakukan aksi, beberapa kelompok mahasiswa ada juga yang mendatangi pimpinan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengajukan beberapa pertanyaan seputar modal asing. Sebuah delegasi mahasiswa ITB mendatangi BAPPENAS dan menuntut agar “permainan kotor modal asing jangan diteruskan”. Tiga Dewan Mahasiswa dari ITB, Unpad dan Unpar berdemonstrasi di depan kedutaan Jepang dan mengutuk kerjasama modal Jepang dan para “dukun Indonesia”.
Unjuk rasa yang lebih besar juga kemudian juga digelar oleh mahasiswa dan berbagai elemen sipil di beberapa kota untuk memprotes kunjungan perdana mentri jepang Tanaka Kakuei ke Indonesia pada 14-17 Januari 1974.
Beberapa hari sebelumnya, tanggal 9 Januari, para mahasiswa melanjutkan demonstrasi menentang para Aspri dan Negeri Jepang. Di Jakarta dan Bandung, terjadi pembakaran boneka-boneka yang menggambarkan Soedjono Humardhani dan Perdana Menteri Jepang, Tanaka. Para Aspri melakukan penyerangan balik terhadap mahasiswa. Para mahasiswa dianggap telah dimanipulasi oleh kekuatan-kekuatan luar anti Soeharto seperti SOMAL. Tanggal 11 Januari, presiden bersedia menerima delegasi Dewan-dewan Mahasiswa yang menyampaikan kecaman dan mempertanyakan kewibawaan presiden yang dirongrong tingkah laku para pemimpin yang memperkaya diri secara tidak sah; karena peran Opsus yang dipimpin Ali Moertopo terlalu besar di samping akibat para tindakan Aspri yang tampaknya memiliki kekuasaan melebihi pemerintah dan parlemen; karena para mahasiswa diintimidasi oleh beberapa tokoh militer. Pertemuan ini tidak menghasilkan apa-apa karena Presiden tidak mengambil keputusan apapun.
Para mahasiswa melalui sebuah Apel Siaga Mahasiswa di kampus UKI tanggal 12 Januari kemudian mengajak masyarakat untuk menyambut Tanaka dengan gerakan aksi, memasang bendera setengah tiang di hari kehadiran Tanaka dan mengadakan aksi total tanggal 15 Januari serta mengajak koran untuk memboikot memberitakan Tanaka.
Aksi unjuk rasa untuk memprotes campur tangan jepang dalam ekonomi indonesia pada tanggal 14 Januari 1974 hendak digelar di bandara Halim Perdana Kusuma bertepatan dengan kedatangan PM jepang Tanaka. Namun rencana ini gagal, karena aparat keamanan memblokir semua jalan ke bandara, tidak terjadi bentrokan apa pun pada waktu itu, sehingga massa pun kemudian mengalihkan aksi unjuk rasa di kawasan jakarta pusat. Hari berikutnya, tanggal 15 Januari para mahasiswa berkumpul di Fakultas Kedokteran UI Jalan Salemba. Mereka menyusun kembali Tritura yang berisi: 1. Bubarkan Aspri, 2. Turunkan Harga, 3. Ganyang Korupsi. Setelah itu mahasiswa bergerak ke Monumen Nasional di Lapangan Merdeka. Dalam perjalanan, jumlah massa aksi semakin bertambah karena para pelajar ikut bergabung dalam barisan. Mereka juga menurunkan bendera-bendera penyambutan tamu negara yang berada di sepanjang jalan menjadi setengah tiang sebagai tanda duka cita karena datangnya Tanaka.
Ditengah unjuk rasa menolak kunjungan Tanaka, massa aksi yang bergerak mendekati Instana Presiden menjadi tidak terkontrol dan meletuslah kerusuhan besar kawasan jakarta pusat. Dalam kerusuhan ini sejumlah fasilitas umum, mobil-mobil, kendaraan bermotor dan bangunan tokoh antara lain di kawasan pertokohan Senen Jakarta pusat dirusak dan sebagian di bakar massa. Aksi pengrusakan dan pembakaran ini juga disertai aksi penjarahan. Ketika sebagian massa bergerak menuju Kedutaan Jepang, muncullah Jenderal Soemitro yang menenangkan massa sembari berjanji akan memenuhi seluruh tuntutan mahasiswa, terutama tuntutan untuk membubarkan Aspri. Para mahasiswa kemudian membatalkan tujuan ke arah kedutaan Jepang dan kembali ke Salemba. Tetapi massa yang tidak terkontrol membuat kerusuhan tetap terjadi sepanjang malam.
Akibat peristiwa yang dikenal dengan Malari, kompleks pertokohan senen yang baru saja dibangun dengan biaya sekitar 2,7 Milyar hangus terbakar. Menurut Mentri Pertahanan dan Keamanan waktu itu Maraden Pangabean, kerusuhan ini mengakibakan sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor rusak dan dibakar, sementara 144 buah gedung rusak dan dibakar. Selain itu sebanyak 160 kg emas dilaporkan hilang dan dijarah massa dari sejumlah toko emas. Kerusuhan ini juga menewaskan 11 orang dan menyebabkan 177 orang terluka.
Tanggal 16 pagi, Jenderal Soemitro didampingi para Aspri melancarkan ultimatum dan mengancam akan menggunakan kekerasan, dan penangkapan mulai dilakukan setelah dia mengeluarkan ancaman tersebut. Malamnya, Hariman Siregar ditampilkan di layar televisi untuk menenangkan para demonstran. Dia membacakan sebuah deklarasi dari Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia yang menentang kekerasan-kekerasan terjadi. Atas peristiwa ini, sebanyak 775 orang ditangkap. Diantara yang ditangkap sejumah aktifis mahasiswa antara lain Rahman Tolleng, Hariman Siregar, Subadio Sastrosatomo dan Prof. Sarbini Sumawinata (mantan pemimpin PSI), Adnan Buyung Nasution (pengacara yang dekat dengan PSI), Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dan H.J. Princen (Ketua Liga Hak-hak Asasi Manusia) serta aktivis-aktivis muda Islam. Mereka yang bersama sejumlah mahasiswa di tuduh debagai otak unjuk rasa dan kerusuhan. Ali Moertopo dan Aspri bahkan menuduh ada usaha makar yang dilakukan oleh mahasiswa yang didalangi oleh PSI dan Masyumi secara tidak langsung.
Selain itu beberapa koran ditutup melalui tiga tahap yaitu pada tanggal 15 Januari yang ditutup adalah Nusantara dan Mahasiswa Indonesia; tanggal 21 Januari yang ditutup adalah Harian KAMI, Indonesia Raya, Abadi dan The Jakarta Times; tanggal 23 Januari yang ditutup adalah Pedoman dan Ekspress.
Alasan dari pemerintah atas pencabutan Surat Ijin Terbit dari harian Mahasiswa Indonesia adalah karena mingguan itu terus melakukan provokasi-provokasi yang mengganggu ketertiban dan keamanan. Dua hari setelah peristiwa kerusakan, PM jepang Tanaka Kakoai kembali ke jepang dengan diantar oleh presider Soeharto menggunakan Helikopter dari bina graha ke halim perdana Kusuma.
Hingga kini banyak kalangan masih mempertanyakan siapa dalang dibalik kerusuhan malari. Sejumlah analisis mengatakan peristiwa malari merupakan peristiwa yang direkayasa dan diseting oleh salah satu dari dua kelompok militer yang tengah bersaing memperebutkan pengaruh, yakni kepala opsus yang juga Aspi presiden Ali Murtopo dan Pangkokantib Jendral Soemitro yang keduanya diduga sama-sama ingin menguasai gerakan mahasiswa.
Konflik faksi yang terjadi antara dua faksi militer tersebut terlihat jelas ketika Jenderal Soemitro kemudian memimpin aksi mahasiswa saat mendekati Istana Negara. Berbagai faksi yang bersaing menggunakan demonstrasi-demonstrasi mahasiswa untuk memperkuat posisinya. Jenderal Soemitro menyatakan bahwa lawan-lawannya di lingkaran elit yang dekat dengan Soeharto mendorong mahasiswa dan menyewa penjahat untuk memprovokasi kerusuhan dan pembakaran. Itu kemudian dijadikan legitimasi oleh Rejim Soeharto untuk memukul gerakan mahasiswa.
Pasca peristiwa ini, rezim soeharto berupaya keras membungkam dan membonsai suara kritis mahasiswa dengan berbagai cara, diantaranya melakukan depolitisasi kampus untuk membatasi aktifitas politik mahasiswa. Kontrol terhadap Dewan Mahasiswa (DM) dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) juga makin ketat diberlakukan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemerintah No. 028/1974. SK ini memberi wewenang yang lebih besar kepada pimpinan perguruan tinggi untuk mengontrol mahasiswa.
Langkah-langkah lain yang diambil di antaranya: mahasiswa harus mendapatkan ijin untuk semua aktivitas di dalam kampus, pers mahasiswa harus diawasi oleh Menteri Penerangan dan birokrat kampus, dan peraturan yang mengharuskan organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan partai untuk bergabung menjadi satu organisasi yang diatur oleh rejim. Ini ditambah dengan pencucian otak para mahasiswa dengan pembentukan komisi yang merubah Pancasila menjadi alat kontrol politik.
Peristiwa malari bukanlah peristiwa kerusuhan terbesar yang terjadi selama kepemimpinan soeharto. Namun meski bukanlah yang terburuk dampak peristiwa itu sangat besar, kerana menentukan watak represifitas rezim ordebaru yang dipimpin soeharto.
Sebagai sebuah peristiwa sejarah yang berimplikasi luas, selama kekuasaan rezim orde baru, peristiwa malari tidak pernah di investigasi secara serius. Akibatnya fakta-fakta penyebab dan pihak-pihak yang bertanggungjawa atas terjadinya insiden ini tidak pernah terkuak tuntas. Pasca peristiwa itu, rezim Soeharto mulai bertindak represif terhadap setiap bentuk unjuk rasa dari gerakan mahasiswa dan sipil untuk mengkritisi pemerintah.
Rezim orde baru juga tak segan menangkap, memenjarahkan atau melabelkan berbagai stigma politis terhadap para tokoh dan kelompok-kelompok sipil yang bersikap kritis terhadap pemerintah atau berani mengkritisi aktifitas bisnis atau politik keluarga dan kerabat Soeharto.
Dengan berbagai represif politik ini, pemerintahan orde baru berjalan nyaris tanpa mendapat kontrol yang berarti, baik dari parlemen atau kelompok-kelompok sipil. Gaya pemerintahan rezim orde baru yang anti kritik dan menihilkan kontrol ini dalam perkembangannya menyebabkan tumbuhnya penyelewengan kekuasaan seperti KKN dan praktek-praktek menyimpang lain dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Aktifitas dalam bidang ekonomi misalnya pembangunan nasional sama sekali tidak merata dan gagal menyejahterakan rakyat.
Penulis : Hen
This post have 0 komentar
EmoticonEmoticon