Hukum merupakan sebuah aturan atau sistem yang dibuat manusia agar dapat mengontrol ataupun mengatur tindak dan prilaku manusia didalam negara dan juga mengatur administrasi dan/atau badan negara demi tercapainya good Government dan good Governance demi tercapainya kepastian hukum kemanfaat hukum serta keadilan, dan juga demi tercapainya "equality bepore the law" bagi seluruh warga negaranya, sehingga dapat menjalankan hukum pelaksanaanya diserahkan kepada pihak-pihak yang berwenang didalam negara tersebut Termasuk Trias political indonesia.
Sumber hukum terdiri ada dua yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materil seperti mana maksud dan tujuan dibawah ini.
Sumber hukum formal adalah mengkaji kepada prosedur atau tatacara pembentukan suatu hukum atau melihat kepada bentuk dari hukum yang bersangkutan, yang dapat dibedakan secara tertulis maupun tidak tertulis.
Sumber hukum formal dalam bentuk tertulis terdiri, yaitu undang-undang, yurisprudensi, perjanjian atau traktat, dan (doktrin) pendapat ahli hukum.
Sedangkan sumber hukum dalam arti formal yang tidak tertulis seperti kebiasaan (Custom). Sumber hukum dalam arti materiil adalah faktor-faktor atau kenyataan-kenyataan yang turut menentukan isi dari hukum.
Isi hukum ditentukan oleh 2 faktor yaitu : faktor konswensi hukum dan faktor sosial masyarakat. Faktor konswensi adalah faktor yang berdasarkan kepada cita masyarakat akan keadilan. Sedangkan faktor sosial masyarakat tergambar dalam bentuk struktur ekonomi, kebiasaan-kebiasaan, tata hukum negara lain, agama, norma -norma maupun kaedah hukum dan kesusilaan serta kesadaran hukum.
Tetapi ada dua hal sistem hukum atau aliran hukum yang ada di dunia yaitu Sistem hukum Eropa Kontinental atau sering disebut civil law dan Common law sistem atau sering disebut Sistem Hukum Anglo Saxon, dua sistem hukum terbesar didunia.
Pengertian Eropa Kontinental atau sering disebut civil law Dalam sistem hukum ini, sumber hukum yang diutamakan adalah hukum tertulis yakni segala peraturan perundang-undangan/hukum yang dibuat oleh manusia.
Sistem hukum Eropa Kontinental juga disebut sistem hukum yang terkodifikasi. Sistem hukum ini sebenarnya berasal dari kodifikasi hukum di Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justianus pada abad VI Sebelum Masehi.
Sistem hukum tersebut menjamin kepastian hukum karena segala peraturan diatur dengan peraturan-peraturan tertulis. Hal ini berarti bahwa sistem hukum tersebut menganut suatu paham yakni paham legisme yang dimana paham ini mengatakan bahwa sumber hukum adalah undang-undang, diluar dari itu maka bukanlah sumber hukum.
Sedangkan pengertiang sistem hukum Common law sistem atau sering disebut Sistem Hukum Anglo Saxon, dianut oleh negara Inggris, Kanada, Amerika serikat, dan negara-negara persemakmuran Inggris, dikenal juga dengan istilah Common law system.
Sistem hukum Anglo-Saxon berkembang pertama kali di Inggris pada abad XI dan menyebar ke negara-negara seperti Amerika serikat, dan lain sebagainya. Sistem hukum Anglo-Saxon menganut doktrin yaitu The doktrine of presedent/Stare Decitis.
Doktrin ini memiliki arti bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim harus memutus dengan dasar hukum dari prinsip hukum yang telah ada dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya (preseden).
Jika putusan hakim lain dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, hakim dapat menetapkan putusan yang baru dengan berlandaskan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan juga akal sehat yang dimilikinya.
Dari penjelasan diatas ada merupakan tanda banyak besar bagi hukum indonesia saat ini dengan isu ataupun omnibus law atau biasa disebut omnibus bill.
Apakah omnibus law sesuai dengan sumber hukum formil yang ada dindonesia ?
Omnibus law adalah suatu Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana dalam muatan materi tetapi apakah berdasarakan naskah akademik dan sesuai dengan undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 sehingga dapat diterapkan di indonesia.
Dengan tulisan ini saya mohon kritikan dan saran dari Akedemisi hukum, Praktisi hukum dan Penegak hukum?
Penulis : Anak Pedagang Sayur
Editor : Mayldo
This post have 0 komentar
EmoticonEmoticon